PT Oceania Development menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengenai pengelolaan aset Kemayoran. Pernyataan itu menekankan pentingnya penertiban dan pengelolaan aset negara di kawasan tersebut, termasuk lokasi yang selama ini dikerjasamakan dengan PT OD.
Pernyataan Wamen disampaikan setelah melakukan peninjauan lapangan pada Senin, 6 Juli 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada beberapa blok yang menjadi perhatian pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan aset negara di kompleks Kemayoran.
Pengelolaan aset Kemayoran: lokasi yang ditinjau
Dalam kunjungan pada 6 Juli 2026, Wakil Menteri Sekretaris Negara meninjau sejumlah titik yang disebut relevan untuk penertiban. Lokasi yang dicatat dalam agenda peninjauan meliputi Blok B.2 No.2, Blok B.3, Blok B.7/8, serta Blok C.7 dan C.9. Beberapa dari lokasi ini merupakan area yang sudah terjalin kerja sama dengan PT Oceania Development.
Respons dan dukungan dari PT Oceania Development
Manajemen PT Oceania Development menyatakan sepakat dengan langkah-langkah yang disampaikan Wamen dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban dan pengelolaan aset di Kemayoran. Perusahaan menjelaskan bahwa mereka telah lama berupaya menjalin koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) namun belum menerima solusi yang memuaskan untuk beberapa permasalahan yang ada.
Penekanan pada penertiban dan tata kelola
Wakil Menteri menegaskan perlunya penertiban yang sistematis serta tata kelola aset negara yang transparan di kawasan Kemayoran. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya penyelesaian status dan pemanfaatan aset agar fungsi kawasan dapat berjalan sesuai ketentuan. Dukungan dari pihak swasta, seperti yang disampaikan PT Oceania Development, dianggap sebagai bagian dari upaya kolaborasi untuk mencapai pengelolaan yang rapi dan bertanggung jawab.
Hubungan antar pihak terkait
Isu yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi yang lebih intens antara pemilik aset negara, instansi pengelola, dan mitra pengelola dari sektor swasta. PT Oceania Development menyebutkan upaya komunikasi yang telah dilakukan dengan PPKK, namun hingga saat peninjauan belum didapati solusi yang sepenuhnya memadai. Pernyataan ini membuka ruang bagi dialog lanjutan untuk mencari langkah praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan.
Potensi tindak lanjut dan harapan
Meskipun tidak semua rincian teknis ditetapkan dalam pernyataan awal, dorongan terhadap penertiban dan pengelolaan aset diharapkan mendorong proses administrasi dan perbaikan tata ruang di Kemayoran. Dukungan resmi dari mitra pengelola seperti PT Oceania Development memberi sinyal bahwa ada kesiapan untuk bekerja sama apabila ada mekanisme yang jelas dan solusi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.
Pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan Kemayoran diperkirakan akan terus berkoordinasi untuk menyelaraskan kepentingan publik dan swasta. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 6 Juli 2026 menjadi salah satu langkah awal untuk melihat kondisi nyata di lokasi dan menentukan langkah administratif serta teknis yang diperlukan.
Ke depan, perkembangan mengenai penertiban, status kerja sama, serta langkah pengelolaan lebih lanjut akan ditunggu oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, pernyataan dan dukungan yang muncul menjadi titik awal bagi upaya penyelesaian masalah aset negara di kawasan tersebut.
