Akademisi dari NHI menegaskan bahwa nama berbahasa Sunda memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan tidak semestinya dipandang sebagai penghambat sektor pariwisata. Pernyataan itu disampaikan dalam kaitan dengan wacana usulan perda terkait penamaan berbahasa Sunda di wilayah Jawa Barat.
Menurut akademisi tersebut, pembicaraan soal penamaan dalam bahasa daerah tidak boleh berhenti pada aspek simbolik atau romantisme budaya semata; regulasi semacam itu seharusnya diarahkan untuk memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Nilai Ekonomi Nama Berbahasa Sunda
Dalam penjelasannya, akademisi menilai bahwa pemakaian nama yang berakar pada bahasa Sunda berpotensi menjadi aset ekonomi. Nama-nama lokal dapat memperkuat identitas produk, jasa, dan destinasi sehingga membuka peluang pemasaran yang lebih kuat bagi pelaku usaha setempat.
Penilaian ini menekankan bahwa identitas linguistik bukan sekadar soal kebanggaan budaya, namun dapat dimanfaatkan untuk membangun nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara strategis oleh pemangku kebijakan dan pelaku bisnis.
Menepis Kekhawatiran terhadap Pariwisata
Salah satu poin yang diangkat adalah bantahan terhadap anggapan bahwa aturan penamaan berbahasa daerah dapat menghambat pariwisata. Akademisi menyatakan bahwa penggunaan nama lokal tidak otomatis membuat destinasi menjadi kurang ramah bagi pengunjung; sebaliknya, keunikan linguistik dapat menjadi daya tarik tersendiri.
Dia menekankan pentingnya komunikasi yang jelas serta penyajian informasi wisata dalam beberapa bahasa agar wisatawan tetap mendapatkan pengalaman yang nyaman tanpa menghilangkan ciri khas lokal.
Perda Harus Menghasilkan Manfaat Ekonomi
Lebih lanjut, akademisi menggarisbawahi bahwa apabila pemerintah daerah melanjutkan usulan Perda penamaan, tujuan utama haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penilaian tersebut, kebijakan budaya perlu dirancang agar mudah diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, misalnya melalui penguatan UMKM, branding lokal, dan promosi bersama.
Penting juga, kata akademisi, agar setiap regulasi disertai mekanisme pelaksanaan yang realistis dan dukungan pelatihan bagi pelaku usaha, sehingga potensi ekonomi yang ada benar-benar dapat diwujudkan di tingkat akar rumput.
Pengelolaan Identitas Lokal Secara Berkelanjutan
Di samping aspek ekonomi, ada penekanan pada cara pengelolaan identitas lokal yang berkelanjutan. Akademisi mengingatkan bahwa pelestarian bahasa dan budaya harus berjalan beriringan dengan upaya komersialisasi yang bertanggung jawab, sehingga tidak mengurangi nilai budaya itu sendiri.
Dengan pendekatan yang tepat, kata akademisi, penguatan identitas melalui penamaan dapat memperkaya pengalaman budaya bagi masyarakat dan pengunjung tanpa mengorbankan manfaat ekonomi jangka panjang.
Dialog Publik dan Perumusan Kebijakan
Akademisi tersebut juga mengajak agar diskusi mengenai usulan Perda penamaan dilangsungkan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pendekatan dialogis dinilai penting untuk menangkap kekhawatiran publik sekaligus merumuskan kebijakan yang aplikatif dan berpihak pada kesejahteraan.
Pada akhirnya, pandangan yang disampaikan menempatkan perhatian pada bagaimana kebijakan budaya harus dirancang untuk memberi manfaat nyata. Penekanan utama adalah agar usulan perda tidak berhenti pada simbolisme, melainkan menjadi instrumen yang mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan nama berbahasa Sunda sebagai bagian dari strategi pembangunan lokal.
